UU PORNOGRAFI

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:20 pm

Meskipun menimbulkan Pro dan Kontra tapi akhirnya Undang2 ini telah disyahkan pada ahir Oktober lalu. scratch

Berikut Isi Undang2nya perBAB!

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI cheers

Code:
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.
2. Pornografi ringan adalah segala bentuk pornografi yang menggambarkan secara implisit kegiatan seksual termasuk bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif yang bersifat seksual atau meniru adegan seks.
3. Pornografi berat adalah segala bentuk pornografi yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit seperti alat kelamin, penetrasi dan hubungan seks yang menyimpang dengan pasangan sejenis, anak-anak, orang yang telah meninggal dan/atau hewan.
4. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subyek ataupun obyek yang diproduksi baik secara mekanik atau elektronik atau bentuk sarana lainnya.
5. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan barang-barang pornografi.
6. Menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, seperti merekam melalui HP/video yang di dalamnya ada unsur pornografi atau media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.
7. Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang dan/atau jasa pornografi.
8. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah, dan/atau tabloid.
9. Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film.
10.Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau sejumlah orang antara lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, bluetooth dan media elektronik baru yang berbasis komputer seperti internet dan/atau intranet.
II. Data elektronik adalah segala bentuk informasi yang telah tertata, tersusun atau terstruktur, baik dalam format database, teks, gambar, audio maupun video, yang dibuat dan/atau disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik.
12. Barang pornografi adaIah semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.
13.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan ataupun badan hukum atau yang lainnya, melalui telepon, televisi kabel, internet, dan/atau komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.
14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
15.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:25 pm

Code:
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 2
Undang-Undang tentang Pornografi berdasarkan asas penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebhinnekaan, kepastian hukum, antidiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara dari dampak negatif pornografi.

Pasal 3
Undang-Undang tentang Pornografi bertujuan:
a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, mempertahankan dan memperkokoh kepribadian luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab;
b. memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan moral dan akhlak kepada masyarakat serta kepastian hukum yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dan perempuan dari eksploitasi seksual; dan
c. mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4
(1)Ruang lingkup Undang-Undang tentang pornografi merupakan regulasi pornografi termasuk yang berkaitan dengan pornoaksi baik sebagai sebab maupun akibat dari pornografi.
(2)Ruang lingkup pornografi yang diatur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
a. pembuatan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pornografi dan barang-barang pornografi;
b. penggandaan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memperbanyak materi media massa, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pornografi dan barang-barang pornografi;
c. penyebarluasan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya yang di dalamnya ada unsur pornografi dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan dan/atau menuliskan;
d. penggunaan mencakup segala kegiatan yang memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pomografi, barang dan/atau jasa pomografi; dan
e. penyandang dana (sponsor), prasarana, sarana, media dalam penyelenggaraan pornografi.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:26 pm

Code:
BAB III
PENGATURAN

Bagian pertama
Jenis-jenis Pornografi

Pasal 5
(1)Jenis-jenis pornografi terdiri dari:
a. pornografi ringan;
b. pornografi berat; dan/atau
c. pornografi anak.
(2)Pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi segala bentuk pornografi yang menggambarkan secara implisit kegiatan seksual termasuk bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif yang bersifat seksual atau meniru adegan seks.
(3)Pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi segala bentuk pornografi yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit seperti alat kelamin, penetrasi dan hubungan seks yang menyimpang dengan pasangan sejenis, anak-anak, orang yang telah meninggal dan/atau hewan.
(4)Pornografi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subyek ataupun obyek yang diproduksi baik secara mekanik atau elektronik atau bentuk sarana lainnya.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6
Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan salah satu atau lebih dari kegiatan yang menyangkut jenis-jenis pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menggunakan, dan menyediakan produk media Komunikasi yang mengandung muatan pomografi.

Pasal 7
Setiap orang dilarang menjadikan anak sebagai obyek atau model pornografi.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan kegiatan yang menggunakan tubuh dengan menggambarkan gerakan yang bermuatan pornografi.

Pasal 11
Setiap orang dilarang merekam praktek persetubuhan dan aktivitas yang mengandung muatan pornografi berat dan menyebarluaskannya kepada masyarakat umum.

Bagian Ketiga
Pembatasan

Pasal 12
(1)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tidak meliputi:
a. pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan:
1. pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; dan
2. pengobatan gangguan kesehatan seksual;
b. pertunjukan seni dan budaya;
c. adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual; dan/atau;
d. pembuatan, pemilikan dan penggunaan pornografi untuk kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terbatas pada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, memiliki, dan/atau menggunakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf d berkewajiban menjaga pornografi tersebut agar penggunaannya sesuai dengan pembatasan dalam undang-undang ini.

Pasal 14
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud daIam Pasal 13 dikategorikan sebagai pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15
(I) Pembuatan dan pengedaran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan di tempat-tempat khusus dan tidak terjangkau oleh pandangan anak -anak serta telah mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangan- undangan.

Bagian Keempat
Perijinan

Pasal 16
(1)Setiap orang yang melanggar izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:27 pm

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 17
Setiap orang wajib melindungi anak-anak agar tidak dapat menggunakan dan/atau memperoleh akses pornografi baik yang ditampilkan melalui media massa cetak, media massa elektronik maupun media komunikasi lainnya.

Pasal 18
Setiap anak baik korban atau pelaku pornografi berhak memperoleh pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dari negara, keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan, rohaniawan dan/atau masyarakat dengan sebaik-baiknya.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:28 pm

Code:
BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Pertama
Peran Pemerintah

Pasal 19
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah berwenang:
a. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi; ,
b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini;
c. melakukan koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi; dan,
d. membangun dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi; dan
e. melakukan pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, dan jasa pornografi.

Pasal 21
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah berwenang:
a. menyusun peraturan daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang;
b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi di wilayahnya;
c.. melakukan koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi di wilayahnya;
d. membangun dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi di wilayahnya; dan
e. melakukan pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, dan jasa pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22
Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 23
Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara:
a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
b. melakukan class action/gugatan perwakilan ke pengadilan;
c. melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Pornografi; dan
d. melakukan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya dan dampak negatif pornografi.

Pasal 24
Setiap orang yang melaporkan terhadap pelanggaran undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:28 pm

Code:
BAB VI
PENYIDlKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26
Alat bukti selain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, termasuk juga sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah:
a. barang yang memuat tulisan atau gambar baik dalam bentuk cetakan maupun bukan cetakan;
b. barang yang menyimpan tulisan, gambar, suara atau film baik elektronik atau optik atau dalam bentuk penyimpanan data lainnya; dan/atau
c. data yang tersimpan dalam jaringan internet maupun penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 27
(1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
(2)Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data atau penyedia jasa elektronik berkewajiban untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang dimaksud.
(3)Pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak menerima tanda terima dari penyidik.

Pasal 28
(1)Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa data elektronik itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka data elektronik tersebut dilarnpirkan dalam berkas perkara.
(2)Dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara, maka data elektronik tersebut dihapus.
(3)Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi data elektronik yang dihapus.

Pasal 29
Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan mengirim turunan Berita Acara tersebut kepada pemilik atau penyedia jasa layanan elektronik dimcr.a data tersebut didapatkan.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:29 pm

BAB VII
PEMUSNAHAN

Pasal 30
(1)Pemusnahan dilakukan terhadap hasil penyitaan dan perampasan barang pornografi yang tidak berijin atau berdasarkan putusan pengadilan.
(2)Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
b. nama danjenis sertajumlah barang yang dimusnahkan;
c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan pejabat yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:31 pm

Code:
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA .

Pasal 31
(1)Setiap orang yang membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000.000, - (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 32
(1)Setiap orang yang menggandakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50..000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalarn hal menggandakan pomografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000.000, - (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahup dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 33
(1)Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paIing singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2)Dalam hal menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling Iama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 34
(1)Setiap orang yang menggunakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun.
(2)Dalam hal menggunakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35
Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000, -(lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 36
(1)Setiap orang yang membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling panyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pallng lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37
(1)Setiap orang yang menggandakan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal menggandakan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38
(1)Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2)Dalam hal menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 700.000..000, - (tujuh ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:32 pm

Code:
Terusan BAB VIII

Pasal 39
(1)Setiap orang yang menggunakan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal menggunakan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 40
Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 41
Setiap orang yang membuat pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 42
Setiap orang yang menggandakan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 43
Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 44
Setiap orang yang menggunakan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 45
Setiap orang yang menyediakan dana, prasarana, sarana, media dalam penyelenggaraan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 46
(1)Setiap orang yang menjadikan anak sebagai obyek atau model pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000,000, - (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 47
Setiap orang yang menjadi obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 48
(1)Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 850.000.000, - (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 49
Setiap orang yang mempertontonkan kegiatan yang menggunakan tubuh dengan menggambarkan gerakan yang bermuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 50
Setiap orang yang merekam praktek persetubuhan dan aktivitas yang mengandung muatan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:32 pm

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Mon Nov 03, 2008 2:35 pm

Silakan dibaca sampai titik darah penghabisan ya...

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by Rules on Mon Nov 03, 2008 9:38 pm

ijin menyimak..

tapi sungkat..

lanjut aja dah

Rules
Regular member
Regular member

Male Jumlah posting : 216
Age : 33
Mig33 ID : Kill_cicak
Location : Pekalongan lheh Suroboyo cuk
Chat Room : Wong_mbecak, myc, pekalongan-1-im3, mig33pantura
FS : Azamsamas@yahoo.com
Phone : By request
Registration date : 26.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by **ali_sakit** on Tue Nov 04, 2008 1:28 am

Realitanya??

ironis

_________________
FORUM CO-MODERATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

BERANI..
LUGAS...
TUNTAS...




**ali_sakit**
CO-Moderator
CO-Moderator

Male Jumlah posting : 2268
Age : 28
Mig33 ID : ali_sakit al.i
Location : JAKARTA
Chat Room : BATANG,pekalongan33
FS : makin_membusuk@yahoo.com
Phone : +6285642535866
Registration date : 16.05.08

Lihat profil user http://fatalmig.hexat.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by symbol- on Tue Nov 04, 2008 4:32 am

Denda pornografi ringan 100jt nda

_________________
FORUM TECHNICIAN | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM

Try this at home..




symbol-
Stafftechnician
Stafftechnician

Male Jumlah posting : 1260
Age : 25
Mig33 ID : symbol-
Location : kendal
Chat Room : kendal, semarang, magelang, klaten, pekalongan, batang, kaliwungu, boja, sukorejo, kediri, makasar,
FS : id_1302@yahoo.co.id
Phone : +6285641388098
Registration date : 13.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Tue Nov 04, 2008 8:23 am

ali_sakit wrote:Realitanya??

ironis

ironis bagaimana

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by symbol- on Tue Nov 04, 2008 4:26 pm

il_lupo wrote:

ironis bagaimana

mungkin kenyataannya masih banyak yg tidak sesuai dg realita kehidupan di indonesia.. misalnya akses internet ke situs2 ehem2 masih bisa dibuka sampai saat ini mimisan

_________________
FORUM TECHNICIAN | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM

Try this at home..




symbol-
Stafftechnician
Stafftechnician

Male Jumlah posting : 1260
Age : 25
Mig33 ID : symbol-
Location : kendal
Chat Room : kendal, semarang, magelang, klaten, pekalongan, batang, kaliwungu, boja, sukorejo, kediri, makasar,
FS : id_1302@yahoo.co.id
Phone : +6285641388098
Registration date : 13.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Wed Nov 05, 2008 11:44 pm

symbol- wrote:
... misalnya akses internet ke situs2 ehem2 masih bisa dibuka sampai saat ini mimisan
masa iya
kok Q gak tahu ya malu

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by law.liet on Thu Nov 06, 2008 11:53 am

symbol- wrote:
il_lupo wrote:

ironis bagaimana

mungkin kenyataannya masih banyak yg tidak sesuai dg realita kehidupan di indonesia.. misalnya akses internet ke situs2 ehem2 masih bisa dibuka sampai saat ini mimisan

hayo...
symbol ketauan klo sering browsing ke situs2 ehm2...

hehehehe........

law.liet
Regular member
Regular member

Male Jumlah posting : 227
Age : 26
Mig33 ID : law.liet
Location : kendal
Chat Room : semarang imutz,kendal,jepang
FS : ruku_ch@n.dn
Registration date : 28.10.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by symbol- on Thu Nov 06, 2008 2:15 pm

koyo dirimu gag pernah law..

_________________
FORUM TECHNICIAN | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM

Try this at home..




symbol-
Stafftechnician
Stafftechnician

Male Jumlah posting : 1260
Age : 25
Mig33 ID : symbol-
Location : kendal
Chat Room : kendal, semarang, magelang, klaten, pekalongan, batang, kaliwungu, boja, sukorejo, kediri, makasar,
FS : id_1302@yahoo.co.id
Phone : +6285641388098
Registration date : 13.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by Rules on Thu Nov 06, 2008 10:31 pm

Kata sbagian orang sih absurd.

Kata sbagian orang sih valid.

Gw mah ikut ajah.sory ane kurang ngikutin utk UU ini.
Coz mnrt gw msh byk RUU/UU yg perlu dibikin n diperbincangkan drpd ini krn mnrt gw outputnya ga terlalu bawa perubahan yg besar dlm khidupan kita.

Rules
Regular member
Regular member

Male Jumlah posting : 216
Age : 33
Mig33 ID : Kill_cicak
Location : Pekalongan lheh Suroboyo cuk
Chat Room : Wong_mbecak, myc, pekalongan-1-im3, mig33pantura
FS : Azamsamas@yahoo.com
Phone : By request
Registration date : 26.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by symbol- on Fri Nov 07, 2008 3:47 pm

Rules wrote:Kata sbagian orang sih absurd.

Kata sbagian orang sih valid.

Gw mah ikut ajah.sory ane kurang ngikutin utk UU ini.
Coz mnrt gw msh byk RUU/UU yg perlu dibikin n diperbincangkan drpd ini krn mnrt gw outputnya ga terlalu bawa perubahan yg besar dlm khidupan kita.

klo mnrt rules, yg perlu dbikin UU ap nuy?? ide

_________________
FORUM TECHNICIAN | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM

Try this at home..




symbol-
Stafftechnician
Stafftechnician

Male Jumlah posting : 1260
Age : 25
Mig33 ID : symbol-
Location : kendal
Chat Room : kendal, semarang, magelang, klaten, pekalongan, batang, kaliwungu, boja, sukorejo, kediri, makasar,
FS : id_1302@yahoo.co.id
Phone : +6285641388098
Registration date : 13.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by Rules on Fri Nov 07, 2008 6:03 pm

Good ask to symbol....

Contoh aja ttng mslh sistem outsourching(sistem kontrak) yg diberlakukan Perusahaan Modal Asing(PMA) terhadap buruh dan tenaga kerja dinegara kita.
PMA kurang memberi kesejahteraan SDM kita seperti tunjangan kesehatan,keselamatan kerja dan tunjangan lain2.
Yg mrka lakukan hanya memeras habis kringat tenaga kerja kita tanpa memperhatikan nasib dan kesejahteraanya.
Tunjangan minim,gaji mepet2 UMR (kadang banyak yg under UMR),dan satu hal yg paling beresiko yaitu pemutusan kerja yg bs dilakukan secara sepihak tanpa pesangon.

Sbenarnya mslh ini pernah diangkat dimedia ketika hari buruh nasional,tp knyataanya sampe skrg jgnkan outputnya,followupnya aja gw g pnh dnger lagi.

So,apakah mereka menutup mata trhadap ini?bisa jadi.

Gw bilang itu lebih penting,lebih real,lebih bikin sbagian masyarakat dan tenaga kerja kita bs tidur nyenyak pd mlm hari tanpa memikirkan masa depan mereka yg sperti pepatah "maju kena mundur kena" dlm arti kerja yg gak sepadan dgn hasil,gak kerja dapur ngebul pake apa.

Itulah kenapa mnrt gw msh buaaanyaaaak permasalahan yg "layak" ato deserve to talk drpd mslh kek pornografi yg output realnya mnrt gw g terlalu ngefek bt "mayoritas" masyarakat kita..

Correct me if i'm wrong.

Nb:tp salut bt pemerintahan sby-jk utk 4thn blakangan,coz dgn formasi ini cadangan kt sudah skitar $1,5miliar(kl g slh inget),pertumbuhan ekonomi diatas 5%,utang negara kt saat ini "tanpa" campur tangan IMF,bensin bs turun(slama beberapa pemerintahan hanya sby-jk yg sukses menurunkan hrg bbm).
Tp bkn brarti mreka suxes skali,banyak sektor yg blm terjamah jg.sektor pendidikan,perindustrian dll jg blm terjamah.
>>gw bkn pendukung calon sby-jk ato calon manapun,cm mengemukakan pandangan dan fakta.

Rules
Regular member
Regular member

Male Jumlah posting : 216
Age : 33
Mig33 ID : Kill_cicak
Location : Pekalongan lheh Suroboyo cuk
Chat Room : Wong_mbecak, myc, pekalongan-1-im3, mig33pantura
FS : Azamsamas@yahoo.com
Phone : By request
Registration date : 26.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by il_lupo on Fri Nov 07, 2008 9:26 pm

nice opini bung Rules

_________________
FORUM TRANSLATOR | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM |

Salam Sejahtera!


il_lupo
Stafftranslator
Stafftranslator

Male Jumlah posting : 1728
Age : 31
Mig33 ID : il_lupo
Location : Weleri
Chat Room : Weleri, Kendal dan sekitarnya
FS : barrasaputra@yahoo.com
Registration date : 12.07.08

Lihat profil user http://www.kopeng.co.cc

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by Rules on Fri Nov 07, 2008 10:31 pm

Ralat=td gw search google untuk cadangan devisa bulan oct ini tepatnya diangka sbsr $50,580M.

Rules
Regular member
Regular member

Male Jumlah posting : 216
Age : 33
Mig33 ID : Kill_cicak
Location : Pekalongan lheh Suroboyo cuk
Chat Room : Wong_mbecak, myc, pekalongan-1-im3, mig33pantura
FS : Azamsamas@yahoo.com
Phone : By request
Registration date : 26.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by symbol- on Mon Nov 17, 2008 9:55 am

wow

kerennnn.... semangat

_________________
FORUM TECHNICIAN | Pastikan Anda membaca dan mematuhi PERATURAN FORUM

Try this at home..




symbol-
Stafftechnician
Stafftechnician

Male Jumlah posting : 1260
Age : 25
Mig33 ID : symbol-
Location : kendal
Chat Room : kendal, semarang, magelang, klaten, pekalongan, batang, kaliwungu, boja, sukorejo, kediri, makasar,
FS : id_1302@yahoo.co.id
Phone : +6285641388098
Registration date : 13.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: UU PORNOGRAFI

Post by Sponsored content Today at 10:01 am


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik